MyMetaTag

google-site-verification: google3729451bda6c8dcd.html

Wednesday, May 29, 2013

TEKNIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengambilan keputusan adalah sebuah proses menentukan sebuah pilihan dari berbagai alternative pilihan yang tersedia. Seseorang terkadang dihadapkan pada suatu keadaan dimana ia harus menentukan pilihan (keputusan) dari berbagai alternatif yang ada. Proses ini terkadang amatlah rumit karena berdampak pada dirinya dan lingkungan sekitarnya. Minimal ada dua alternatif dan dalam praktiknya terdapat dua atau lebih keputusan yang harus diambil oleh pengambil keputusan dimana pengambil keputusan harus memilih salah satu pilihan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Setiap orang dapat membuat keputusan, akan tetapi dampak keputusan yang ditimbulkan berbeda-beda. Ada yang sempit dan ada pula yang luas ruang lingkup yang terkena dampak atau pengaruh tersebut. Pada umumnya suatu keputusan dibuat dalam rangka untu memecahkan permasalahan atau persoalan (problem solving) dan setiap keputusan yang dibuat pasti ada tujuan yang hendak dicapai. Hampir setiap hari, bahkan setiap saat selalu ada keputusan yang dibuat misalnya di rumah tangga, di kantor atau di dalam organisasi (departemen, dan industri pemerintah, perusahaan, perguruan tinggi) atau di masyrakat. Keputusan dibuat oleh individu (perseorangan), organisasi, kelompok individu, negara dengan satu tujuan atau lebih yang hendak dicapai. Dalam dunia yang modern ini, kehidupan menuntut banyak sekali keputusan yang harus dibuat baik yang memiliki dampak yang luas maupun yang sempit. B. Identifikasi Masalah Sejalan dengan pembahasan diatas jika dikaitkan dengan rencana kebijakan berdasarkan karakteristik wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara maka diperlukan pemahaan terhadap perbedaan kondisi daerah menyebabkan bahwa pola perencanaan dan pembangunan yang dilaksanakan harus berbeda pula antar daerah. Oleh karenanya jika akan membangun suatu daerah maka kebijakan yang diambil harus didasarkan pada kondisi (masalah, kebutuhan dan potensi ) daerah yang bersangkutan. BAB II PEMBAHASAN A. Latar Belakang Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan dengan memperhatikan organisasi, perorangan, dan kelompok perorangan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dinyatakan dalam teori sistem. Dalam teori ini, suatu sistem merupakan suatu set elemen-elemen atau komponen yang tergabung bersama berdasarkan suatu bentuk hubungan tertentu. Komponen-komponen itu satu sama lain saling terkait dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Tingkah laku suatu organisasi sangat tergantung pada tingkah laku komponen-komponennya dan hubungan antar komponen. Secara keseluruhan teknik-teknik yang dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan yang berbeda-beda dapat dilihat sebagai berikut: No. Situasi Keputusan Pemecahan Teknik 1. Ada kepastian Deterministik • Linear programming • Model transportasi • Model penugasan • Model inventori • Model antrian • Model Network 2. Ada resiko Probabilistik • Model Keputusan probabilistik • Model inventori probabilistik • Model antrian probabilistik 3. Tidak ada kepastian Tak diketahui • Analisis keputusan dalam ketidakpastian 4. Ada konflik Tergantung tindakan lawan • Teori permainan (game theory) B. Manajemen dan Pengambilan Keputusan Keputusan yang kita buat menyangkut berbagai bidang seperti, ekonomi, sosial dan budaya. Lingkungan dimana kita hidup sangat kompleks dengan berbagai komponen atau faktor-faktor yang perlu diperhatikan seperti hukum, moralitas, kenyataan ekonomi, dan sebagainya. Jadi pengambilan keputusan sering tidak sederhana. Sebetulnya manajemen itu merupakan sistem hidup yang dinamis (a dynamic living system) yang mengintegrasikan manusia (human), uang (money), dan sumber-sumber fisik (material) sedemikian rupa sehingga dicapai hasil kerja (output) yang optimal dengan masukan (input) yang tersedia. Dengan kata lain, manajemen adalah suatu pengaturan input agar menjadi output dengan membuat rasio antara output dengan input (O/I) sebesar-besarnya. Jadi, manajemen menekankan pada hal-hal berikut: 1. Penentuan arah yang jelas bagi organisasi (a set of objective), tujuan apa yang akan dicapai. 2. Pencarian cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan melalui penilaian berbagai alternative yang fisibel, yang dapat dijalankan dan bukan bersifat teoritis. 3. Analisis kendala lingkungan sebagai pembatasan, baik yang internal maupun yang eksternal. Manajemen merupakan suatu system yang meliputi lingkungan yang terus berubah juga teknologi dan filosofi. Jadi, fungsi dasar manajemen modern telah menjadi manajemen gangguan (disturbance), pemecahan persoalan (problem solving), atau pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan fungsi manajemen yang paling dasar. Agar dapat memperbaiki mutu pengambilan keputusan, organisasi dan manajer secara terus-menerus mencari jalan untuk lebih rasional dan sistematis di dalam pengambilan keputusan. Jadi, ilmu manajemen (management science) telah menjadi bagian yang integral manajemen modern. Ilmu manajemen merupakan suatu disiplin yang mencakup suatu pendekatan rasional tentang pengambilan keputusan manajemen. Tema pokok ilmu manajemen adalah aplikasi ilmiah dan metodelogirasional suatu proses manajemen. C. Kebijakan Berdasarkan Karakteristik Wilayah 1. Karakteristik Wilayah Rawa pada Kabupaten Hulu Sungai Utara Daerah rawa dapat didefinisikan sebagai daerah yang selalu tergenang atau pada waktu tertentu tergenang karena jeleknya ataupun tidak adanya sistem drainasi alami. Tempat terjadinya daerah rawa tidak dibatasi oleh ketinggian (elevasi) lahan. Di tempat yang tinggipun dapat ditemukan daerah rawa di daerah depresi geologis. Genangan air di daerah depresi ini terjadi karena terkumpulnya limpasan air hujan pada cekungan tersebut, sirkulasi air dapat terjadi karena adanya evaporasi dan tambahan lewat air tanah. Daerah rawa mempunyai arti penting secara hidrologis bagi lingkungan fisik sistem hidrologi sungai. Daerah rawa di suatu daerah genangan banjir sungai, dapat berfungsi sebagai filter yang dapat menjernihkan air sebelum masuk ke sungai. Air limpasan dari daerah lebih tinggi mengalir masuk ke daerah rawa, karena adanya tumbuh-tumbuhan di daerah rawa tersebut, kecepatan aliran menjadi kecil yang mengakibatkan terendapkannya sedimen suspensi, oleh karena itu pada waktu meninggalkan daerah rawa, air tersebut sudah menjadi lebih jernih. Air tawar di daerah rawa adalah tempat berkembang-biaknya berbagai macam jenis ikan dan burung dan merupakan sumber air minum bagi binatang buas pada saat musim kemarau terutama pada saat terjadi kekeringan. Dearah rawa juga dapat berfungsi sebagai reservoir air yang dapat menjaga keberadaan air tanah di daerah di atasnya. Rawa adalah lahan dengan kemiringan relatif datar disertai adanya genangan air yang terbentuk secara alamiah yang terjadi terus-menerus atau semusim akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri fisik: bentuk permukaan lahan yang cekung, kadang-kadang bergambut, ciri kimiawi: derajat keasaman airnya terendah dan ciri biologis: terdapat ikan-ikan rawa, tumbuhan rawa, dan hutan rawa. Rawa dibedakan kedalam 2 jenis, yaitu: rawa pasang surut yang terletak di pantai atau dekat pantai, di muara atau dekat muara sungai sehingga oleh pasang surutnya air laut dan rawa non pasang surut atau rawa pedalaman atau rawa lebak yang terletak lebih jauh jaraknya dari pantai sehingga tidak dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. 2. Pola Kebijakan yang Dapat Dikembangkan di Kabupaten HSU Perbedaan kondisi daerah menyebabkan bahwa pola perencanaan dan pembangunan yang dilaksanakan harus berbeda pula antar daerah. Oleh karenanya jika akan membangun suatu daerah maka kebijakan yang diambil harus didasarkan pada kondisi (masalah, kebutuhan dan potensi ) daerah yang bersangkutan. Penting mengetahui sektor-sektor ekonomi yang tumbuh relatif lebih cepat, mengetahui sektor-sektor yang berperan penting dalam membentuk struktur perekonomian daerah berdasarkan kontribusinya, melakukan analisis perencanaan pembangunan ekonomi daerah apakah relevan dengan hasil analisa sektor-sektor, serta memberikan rekomendasi alternatif perencanaan sektoral yang lebih mendapatkan prioritas dalam pembangunan ekonomi daerah ke depan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi Ilmu Administrasi Negara khususnya Administrasi Pembangunan dalam implementasinya di Kabupaten Hulu Sungai Utara; sebagai bahan pemikiran bagi daerah khususnya lembaga Bappeda yang memiliki kewenangan dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah; sebagai bahan pemikiran dalam penyusunan dan penyempurnaan Renstrada serta dokumen-dokumen perencanaan lainya; serta bekal bagi penulis dalam lebih mengenal daerah tempat penulis bertugas. Dari hasil analisa maka diperoleh hasil adanya 3 (tiga) sektor yang merupakan sektor unggulan dilihat dari sisi pertumbuhan, yakni sektor Pertambangan dan Penggalian; sektor Pertanian; dan sektor Industri Pengolahan. Kalau dilihat dari kontribusi yang diberikan maka ada 3 (tiga) sektor yang menjadi sektor unggulan yakni sektor Pertambangan dan Penggalian; sektor Pertanian; serta sektor perdagangan, Hotel dan Restoran. Jadi dari kedua alat analisis ini diperoleh adanya 4 (empat) sektor unggulan yakni sektor Penggalian; sektor Pertanian; serta sektor perdagangan, Hotel dan Restoran.Dari hasil analisis sektoral ini terdapat relevansi dengan perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang telah ada yakni program pengembangan usaha skala kecil, menengah dan koperasi; program peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi seperti peningkatan sarana dan prasarana perekonomian; program peningkatan pertanian dan pengairan; program pemanfaatan kekayaaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diberikan beberapa alternatif rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah yakni untuk perencanaan sektor pertambangan perlu dimanfaatkan potensi sumberdaya alam yang tersedia secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan.Pada sektor Pertanian, pengembangannya didasarkan atas karakter wilayah yang dibedakan berdasarkan ketinggian wilayah. Untuk daerah atas dengan ketinggian di atas 25 meter dari permukaan laut maka pengembangannya diarahkan pada pengembangan komoditas perkebunan serta pertanian tanaman keras, peternakan besar dan kecil. Untuk daerah bawah dengan ketinggian antara 25 meter dari permukaan laut yang lebih didominasi lahan basah/lebak maka perencanaan pembangunan lebih diarahkan pada usaha-usaha pertanian tanaman pangan, perikanan, serta pengembangan usaha peternakan ternak kecil. Pada sektor industri pengolahan mengingat potensi yang dimiliki pada sektor ini terdapat pada usaha industri mikro dan kecil sehingga perlu dikembangkan melalui peningkatan kualitas hasil, efesiensi biaya produksi, perbaikan manajemen usaha dan pemasaran serta pelatihan- pelatihan dan bimbingan teknis manajemen usaha. Pada sektor perdagangan, hotel dan restoran perlu terus dipacu dan dikembangkan melalui pengembangan sarana dan prasarana usaha penunjang perdagangan, khususnya yang terkait dengan pemasaran hasil-hasil industri kecil pertanian. Untuk menghindari kerusakan lingkungan yang semakin parah dan menjadikan lahan tersebut menjadi produktif lagi untuk pertanian, perlu adanya upaya rehabilitasi. Disamping perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan yang sebaik-baiknya, pengembangan lahan rawa memerlukan penerapan teknologi yang sesuai, pengelolaan tanah dan air yang tepat. Pemanfaatan yang serta pengelolaan yang serasi sesuai dengan karakteristik, sifat dan kelakuannya serta pembangunan prasarana, sarana pembinaan sumber daya manusia dan penerapan teknologi spesifik lokasi diharapkan dapat mengubah lahan tidur (bongkor) menjadi lahan produktif. 3. Rencana dan Agenda Pokok, Sasaran serta Arah Kebijakan Pembangunan  Arah Kebijakan Pendidikan: (1) Menyelenggarakan wajib belajar pendidikan 9 tahun; (2) Menurnkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara; (3) Meningkatkan perluasan dan pengelolaan Persekolahan, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah; (4) Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini ; (5) Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal; (6) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi guru; (7) Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel termasuk penerapan pembiayaan pendidikan berbasis jumlah siswa; (8) Meningkatkan Anggaran Pendidikan hingga mencapai 20 persen dari APBD; (9) Meningkatkan penelitian dan pengembangan pendidikan terutama utuk mendukung upaya untuk mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu.  Arah Kebijakan Ekonomi Kerakyatan: (1) Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Koperasi dan Perbankan agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing; (2) Mengembangkan Usaha Skala Mikro dalam rangka peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat perpendapatan rendah; (3) Memperkuat kelembagaan – kelembagaan dengan menerapkan prinsip – prinsip tata kepemerintahan yang baik dan berwawasan gender dengan cara memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan, memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan; (4) Memperluas basis kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan, termasuk mendorong peningkatan ekspor ke daerah lain, dalam dan luar negeri; (5) Dukungan untuk Kredit Mikro; (6) Menyediakan Toko Serba Guna (Toserba) untuk memenuhi 9 Bahan Pokok di kampung – kampung; (7) Membuka lapangan kerja seluas – luasnya.  Prioritas Pembangunan Infrastruktur: (1) Perbaikan Infrastruktur Jalan Utama, Nasional, Kabupaten dan Distrik, Bandara, Pelabuhan Laut, Infrastruktur Sentral Ekonomi dan Strategis yakni Pasar dan Terminal; (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan dan Air Bersih yang lebih baik dan merata dari kota sampai di kampung – kampung.  Prioritas Pembangunan Agama dan Kepercayaan: (1) Peningkatan kualitas nilai – nilai keagamaan yang harmonis dan toleransi beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kebijakan diarahkan pada : (a) Meningkatkan kualitas pelayanan; (b) Meningkatkan pemahaman agama dan kehidupan beragama; (c) Peningkatan kerukunan inter dan antar umat beragama yang harmonis dan toleransi; (d) Peningkatan kualitas hidup yang bermoral dan beretika. Kebijakan diarahkan pada sektor pendidikan yang memakai kurikulum budi pekerti, pendekatan kekeluargaan; (e) Perbantuan pembangunan tempat – tempat ibadah.  Arah Pembangunan Sasaran Pembangunan Ekonomi Wilayah: (1) Berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang tercermin dari meningkatnya peran kampung/pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkampungan; (2) Meningkatkan pembangunan pada daerah – daerah terbelakang dan tertinggal serta derah – daerah terisolir. Terciptanya jaringan infrastruktur penghubung di kawasan pedalaman yang terpencil dan terisolir dengan wilayah perkotaan dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Definisi Pembuatan Kebijaksanaan Negara sebagai keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisiaan masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, penyaluran tuntutan-tuntutan tersebut ke dalam sistem politik, pengupayaan pemberian sanksi-sanksi atau legitimasi dari arah tindakan yang dipilih, pengesahan dan pelaksanaan /implementasi, monitoring dan peninjauan kembali (umpan balik). Dari hasil analisa maka diperoleh hasil adanya 3 (tiga) sektor yang merupakan sektor unggulan dilihat dari sisi pertumbuhan, yakni sektor Pertambangan dan Penggalian; sektor Pertanian; dan sektor Industri Pengolahan. Kalau dilihat dari kontribusi yang diberikan maka ada 3 (tiga) sektor yang menjadi sektor unggulan yakni sektor \Penggalian; sektor Pertanian; serta sektor perdagangan, Hotel dan Restoran. Jadi dari kedua alat analisis ini diperoleh adanya 4 (empat) sektor unggulan yakni sektor Penggalian; sektor Pertanian; serta sektor perdagangan, Hotel dan Restoran. B. Saran Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diberikan beberapa alternatif rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah yakni untuk perencanaan sektor pertambangan perlu dimanfaatkan potensi sumberdaya alam yang tersedia secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan Pengambilan keputusan berdasarkan ilmu manajemen memerlukan suatu sistem pengolahan informasi yang efisien. Dengan meningkatnya kompleksitas lingkungan dan dampaknya yang sangat penting pada kelangsungan lingkungan hidup suatu organisasi manajemen menjadi sangat penting. Informasi yang akurat dan tepat waktu harus diolah dan dianalisis agar adapat digunakan untuk meramalkan kejadian-kejadian penting yang akan datang (bersifat ekonomis) dengan tingkat keakuratan yang memadai. DAFTAR PUSTAKA Prof, DR Pratikno, dkk, Mengelola Politik dan Sumberdaya daerah, 2004, Penerbit Percetakan Jogja Global Media, Yogyakarta, hal 97

0 komentar:

Post a Comment

Tinggalkan Koment Anda